PEKANBARU, ALARAM.CO — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan pemasaran digital.
Dorongan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Business Development Services (BDS) 2026 bertajuk “Sinergi AI dan Digital Marketing dalam Mendorong Daya Saing Wajib Pajak UMKM Riau” yang digelar Kanwil DJP Riau bersama KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan di Aula Hang Tuah Lantai 4 Kanwil DJP Riau, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DJP memberikan pembinaan, edukasi, sekaligus dukungan bagi pengembangan kapasitas dan daya saing UMKM di tengah pesatnya transformasi digital.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Riau, M. Junaidi, mengatakan UMKM memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi daerah.
Menurutnya, perubahan teknologi dan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku UMKM untuk semakin adaptif dan inovatif, termasuk dalam memanfaatkan teknologi digital.
“Perkembangan Artificial Intelligence (AI) kini bukan lagi konsumsi perusahaan besar semata, melainkan alat praktis yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM,” ujar M. Junaidi.
Melalui kegiatan BDS tersebut, DJP Riau mendorong pelaku UMKM tidak sekadar mengenal AI, tetapi mulai memahami, mencoba, dan menerapkannya dalam kegiatan usaha.
Pemanfaatan AI diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari penyusunan strategi pemasaran, pembuatan konten hingga analisis tren pasar. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi sekaligus daya saing produk lokal.
Kegiatan BDS 2026 tersebut diikuti 50 pelaku UMKM dari Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hadir pula perwakilan KPP, Dosen Politeknik Caltex Riau (PCR) Dr. Eng. Yoanda Alim Syahbana, S.T., M.Sc. sebagai narasumber, serta perwakilan Kementerian Keuangan Satu Riau yang terdiri dari DJPb, DJBC, DJKN dan BDK Pekanbaru.
Selain memperoleh pelatihan praktis mengenai penggunaan AI dan pemasaran digital, peserta juga mendapatkan materi perpajakan terkait PP Nomor 20 Tahun 2026.
Materi tersebut diberikan agar pengembangan kapasitas usaha berjalan seiring dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang baik.
BDS 2026 juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk membangun jejaring bisnis, sekaligus memperkuat kolaborasi antara otoritas perpajakan, akademisi dan dunia usaha.
Melalui sinergi tersebut, UMKM di Pekanbaru dan Provinsi Riau diharapkan semakin adaptif, mandiri, mampu memanfaatkan teknologi digital dan memiliki daya saing lebih kuat di tengah transformasi digital. (AH)
