PEKANBARU, ALARAM.CO – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian global yang kian kompleks, jajaran Kepolisian Daerah Riau diminta tidak lengah dan justru memperkuat kewaspadaan demi menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.
Kapolda Riau menginstruksikan seluruh jajaran Polda Riau hingga Polres Siak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika global yang berpotensi berdampak langsung terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Arahan tersebut disampaikan saat memberikan paparan bertajuk “Sense of Crisis dan Strategi Pemolisian Adaptif dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Dinamika Kamtibmas” di Kabupaten , Senin, 21 April 2026.
Kegiatan itu turut dihadiri Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Media. Dalam paparannya, Kapolda menegaskan bahwa dunia saat ini tengah berada dalam fase disrupsi, baik dari sisi ekonomi global maupun dinamika sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
“Kita sedang berada pada situasi yang tidak pasti. Dalam kondisi seperti ini, Polri harus hadir sebagai penjaga keteraturan sosial dan stabilisator di tengah masyarakat. Karena itu, setiap personel wajib memiliki sense of crisis yang kuat,” ujar Irjen Herry.
Ia juga menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat akibat perubahan iklim, termasuk indikasi siklus ekstrem. Kapolda meminta seluruh jajaran, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk memperkuat deteksi dini serta meningkatkan komunikasi langsung dengan masyarakat.
“Potensi karhutla harus kita antisipasi sejak awal. Saya minta seluruh personel aktif turun ke lapangan, memberikan edukasi, dan memastikan tidak ada lagi pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini bagian dari komitmen kita menjaga keadilan ekologi,” tegasnya.
Selain itu, Kapolda mengingatkan potensi dampak ketegangan geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi daerah, terutama terkait fluktuasi harga bahan pokok dan distribusi energi. Ia menginstruksikan fungsi intelijen serta Satgas Pangan untuk memperketat pengawasan guna mencegah praktik penimbunan dan gangguan distribusi.
“Kita tidak boleh lengah terhadap potensi keresahan sosial. Pengawasan distribusi bahan pokok dan BBM harus dilakukan secara ketat agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujarnya.
Dalam upaya pemberantasan narkotika, Kapolda menegaskan komitmen tanpa kompromi dengan menerapkan prinsip zero tolerance, termasuk terhadap anggota Polri sendiri. Ia menekankan bahwa penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari langkah preemtif hingga preventif dengan melibatkan keluarga dan masyarakat.
“Tidak ada kompromi terhadap narkoba. Saya ingatkan, jangan sampai ada anggota yang terlibat. Penanganan harus dimulai dari hulu melalui langkah preemtif dan preventif,” tegasnya.
Kapolda juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik, khususnya dalam pengelolaan media sosial. Ia meminta seluruh jajaran lebih responsif terhadap aduan masyarakat serta mampu membangun narasi yang cepat, akurat, dan menenangkan.
“Media sosial menjadi ruang strategis. Kita harus hadir dengan informasi yang jelas, respons yang cepat, serta mampu melakukan kontra narasi terhadap isu yang berpotensi mengganggu stabilitas,” kata Kapolda.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda turut memperkenalkan pendekatan mikropolis sebagai strategi pemolisian berbasis unit sosial terkecil yang didukung data akurat untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini. Pendekatan ini dinilai efektif dalam merespons berbagai persoalan sosial, seperti potensi gelombang pemutusan hubungan kerja, sengketa lahan, hingga dinamika sosial lainnya melalui pola dialog dan mediasi. (AH)
