PEKANBARU, ALARAM.CO — Jumlah titik panas (hotspot) di Provinsi Riau menunjukkan penurunan signifikan. Hingga Kamis (27/8/2026), hotspot tercatat 79 titik, turun dari sebelumnya sekitar 200 titik.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyebut penurunan tersebut tidak terlepas dari kerja bersama seluruh unsur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, perusahaan hingga masyarakat.
Hal itu disampaikan Herry saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di GOR Presisi Polda Riau, Kamis (27/8/2026).
Menurut Herry, karhutla tidak dapat ditangani secara parsial. Seluruh pihak harus bergerak bersama karena kondisi karhutla saat ini telah dianggap sebagai kejadian luar biasa (extraordinary).
“Kekuatan kita semua adalah bergotong royong. Tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan secara parsial untuk menghadapi karhutla yang sudah kita anggap sebagai kejadian extraordinary, kejadian luar biasa,” ujar Herry.
Ia menegaskan, kondisi tersebut membutuhkan pola penanganan yang juga luar biasa dengan melibatkan seluruh kekuatan dan sumber daya yang tersedia.
“Karena itu, penanganannya juga membutuhkan langkah-langkah luar biasa dengan melibatkan seluruh kekuatan yang ada,” katanya.
Herry meminta pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, perusahaan pemegang konsesi, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah api membesar. Pencegahan dan deteksi dini harus menjadi bagian penting dari upaya bersama.
“Penegasan Bapak Presiden itu serius dan ini menjadi kekuatan kita bersama, menjadi perintah. Panglima yang hadir di sini harus bisa wujudkan,” tegasnya.
Meski jumlah hotspot terus menurun, Herry mengingatkan seluruh pihak agar tidak lengah. Patroli, pemantauan, pemadaman dini, penyediaan sumber air hingga penegakan hukum harus tetap dilakukan secara berkelanjutan.
“Tidak bisa sendiri-sendiri. Penanganan karhutla butuh uluran tangan semua pihak,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Herry juga menekankan pentingnya memastikan setiap informasi hotspot dari satelit diverifikasi langsung di lapangan.
Informasi dari berbagai sumber, seperti Sistem Monitoring Hutan dan Lahan (Sipongi), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), maupun dashboard GIS, harus ditindaklanjuti dengan pengecekan kondisi sebenarnya.
“Semua harus memastikan dengan melihat langsung bahwa apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan benar-benar terjadi. Kita memadukan pasukan darat kita,” jelasnya.
Herry menyebut jumlah hotspot di Riau sebelumnya sempat mencapai sekitar 600 titik. Kini, jumlah tersebut telah turun menjadi 79 titik.
Penurunan itu merupakan hasil dari berbagai upaya penanganan secara terpadu, di antaranya pemadaman melalui operasi darat, pengerahan helikopter untuk pemadaman dari udara, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Karhutla di kawasan tersebut sebelumnya melanda sekitar 900 hektare lahan.
Saat ini, hotspot di lokasi tersebut telah dinyatakan nihil atau zero hotspot. Meski demikian, proses pendinginan dan pemantauan tetap harus dilakukan guna mengantisipasi munculnya kembali titik api.
“Alhamdulillah, yang 900 hektare di Kerumutan sudah zero. Itu berkat pemadaman heli, doa, semuanya,” ungkap Herry.
Selain penanganan dan pencegahan, Kapolda memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tetap berjalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah karhutla kembali terjadi.
Dengan tren hotspot yang terus menurun, Herry meminta seluruh pihak mempertahankan kesiapsiagaan. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kekompakan seluruh elemen untuk bergerak dan bekerja secara bersama-sama. (AH)
